Tingkat kunjungan pelancong ke kota Parapat dan Pulau Samosir di Danau Toba tiba-tiba saja melonjak dengan datangnya Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Magnet wisata Parapat seolah hidup kembali, menyedot pelancong.

“Di banding lebaran tahun lalu, jauh lebih ramai lebaran tahun ini. Sayangnya hujan setiap hari, terjadi pula kemacetan lalu lintas. Stress kita dibuatnya pak, pembeli datang saat hujan reda saja,” tutur br Saragih pedagang konveksi dan souvenir di pasar seni Parapat Rabu (17/10). Kemacatan lalu lintas sejak lepas dari gerbang kota Parapat sudah mulai terasa. “Kemarin kami untuk mencapai pusat pasar dari gerbang kota memakan waktu dua jam setengah pak,” tutur Ny.Sri,40, yang berprofesi dosen asal Yogyakarta kepada Waspada Selasa (16/10) malam.

Padat
Pantauan Waspada Selasa (16/10) seluruh lokasi hunian di Parapat sudah padat. Jika tidak booking jangan harap bisa mendapatkan kamar dengan aman. “Terpaksa kami kemari, hotel hotel penuh. Syukur saja ada tamu keluar, kami bisa mendapatkan dua  kamar. Hitung-hitung ya untuk Posko dululah sebelum mendapatkan kamar hotel yang baik,” tutur pria setengah baya asal NAD yang datang dengan rombongan keluarga dalam tiga unit mobil Kijang dan merencanakan menginap sampai Minggu (21/10).

Sekira lima menit pria asal NAD  deal dengan petugas sebuah wisma sangat sederhana tapi berlokasi strategis dekat pelabuhan Ferry ini muncul pula sejumlah tamu yang menanyakan kamar. Dan tentu mereka mendapatkan jawaban mengecewakan, lalu keluar lagi menembus gerimis kota Parapat, mencari kamar inap, sementara rombongannya menunggu harap-harap cemas di dalam mobil pribadi maupun bus.

Wisma-wisma memasuki masa panen raya, menaikkan tarif kamar mulai dari 50 persen sampai 125 persen. Namun sebuah wisma yang persis berada di salah satu tepian Danau Toba atau salah satu teluk kota Parapat dan kabarnya investor asal Malaysia, tidak menaikkan tarif kamar.

“Memang biasanya saat hari besar agama seperti lebaran ini pengunjung lebih suka memilih wisma karena lebih asyik bisa memasak sendiri, seolah di rumah mereka, apalagi datang dengan rombongan keluarga. Tapi kalangan ekonomi tinggi yang tidak mau repot-repot ya tetap memilih hotel dengan fasilitas penuh. Akan tetapi jika tidak booking, jangankan hotel, wisma seperti kami ini pun susah mendapatkan kamarnya,” tutur seorang petugas wisma di salah satu teluk Kota Parapat.

Kepadatan pengunjung Parapat saat lebaran ini juga memaksa pedagang menaikkan harga jual, seperti konveksi seni, souvenir dan makanan instan. “Jet ski Rp200.000 per setengah jam, samoai batu gantung balik lagi. Mau?,” ujar pemilik jet ski kepada para pelancong.

Statis
Kehebatan alam Parapat, Pulau Samosir dan Danau Toba sekitarnya yang mendunia sempat nyaris terpuruk oleh gonjang-ganjing politik internasional, termasuk masa transisi nasional dengan apa yang disebutkan reformasi. Terutama bagi turis mancanegara, jikapun masih ada yang berkenan datang melalui Bandara Polonia, harus menyusuri ruas jalan kadaluarsa baik ukuran maupun kualitasnya. Sangat jauh berbeda dengan DTW nasional lainnya seperti Pulau Bali, didukung infrastruktur yang standard.

Jika turis mancanegara sedang melakukan paket perjalanan wisata via Bandara Polonia ke Danau Toba, kemudian jalan darat ke Sibolga untuk mencapai Nias, atau ke Aceh, Riau, maupun Sumbar akan menuai kecewa dengan kondisi jalan yang ada. Statis dari masa ke masa. Atau, sebaliknya turis mancanegara dari kunjungan di Riau, Sumbar dan Aceh jika ingin ke Sumut melalui jalan darat dipastikan menemukan perbedaan yang sangat mencolok atas ruas jalan di Pulau Jawa dengan yang ada di Pulau Sumatera.

Begitu juga menyusuri jalan menuju kota Parapat dari Pematangsiantar, meskipun lebih mapan di banding ruas Jalinsum timur Medan-Rantauprapat, kondisinya sudah ‘lampu kuning’. Jangan bermimpi untuk melebarkan badan jalan yang memerlukan dana dan teknologi tinggi, mempertahankan yang ada saja agaknya susah.

Selepas Tiga Dolok saat jalan sudah mulai meliuk, mendaki dan menurun, di beberapa titik terlihat mengeriting, terbilang sempit di banding pertambahan jumlah dan ukuran kenderaan. Parit yang membatasi kiri kanan bahu jalan dengan tebing maupun jurang sudah tidak layak kondisi dan ukurannya, tidak mampu mendistribusikan air hujan terutama yang mengalir dari pegunungan yang mulai menipis hutannya. Air numpang lewat di badan jalan, air memotong jalur jalan untuk bisa memasuki jurang atau menuju tempat terendah, tentu membahayakan pengendara serta mempercepat usia pakai jalan.

Kondisi dan pengaturan arus lalu lintas di kota Parapat juga tergolong statis, tidak ada inovasi jaringan jalan, jika tidak mungkin melebarkan badan jalan, banyak alternatif yang bisa  ditempuh, misalnya konsentrasi parkir kendaraan roda empat di salah  satu tempat. Artinya, ada daerah larangan dimasuki kenderaan roda empat, konsekwensinya tentu menyulitkan perjalanan pelancong yang hendak berkeliling kota Parapat, tapi inilah peluang menghidupkan jasa sewa sepeda motor. Paling tidak di saat tingkat pengunjung ‘padat’ seperti lebaran tahun ini.

Konsentrasi parkir roda empat ini tentu didukung pula oleh dekonsentrasi parkir roda empat di masing masing penginapan dan lokasi khusus jasa parkir. “Kalau diatur baik, kami lebih  suka, sebab pengunjung bisa santai dan bebas memilih barang yang  akan dibeli,” ujar seorang pedagang souvenir di pusat Kota Parapat yang lodsnya tertutup pandangan karena mobil parkir.
Nurkarim Nehe

dr Sofyan Tan Cetuskan Gerakan Samosir Bangkit

Suara Gutul (30 tahun) tampak mengebu-gebu. Warga Pantai Labu, Deli Serdang ini menceritakan bagaimana usahanya membongkar penyelewengan bantuan di tempatnya. “Saya sudah membawa bukti-buktinya ke instansi-instansi terkait baik eksekutif maupun legislatif namun tidak ada mau menerimanya,” katanya saat bertemu dengan dr Sofyan Tan, Jumat (19/10) di Desa Binjai Bakung, Pantai Labu.

Bukti yang ditunjukkannya adalah tidak tepatnya penyaluran bantuan rehabilitasi rumah miskin. “Foto rumah dengan rumah yang direhab ternyata berbeda,” tandasnya.

Menurutnya program-program yang dilaksanakan pemerintah sudah cukup baik, namun sayangnya seringkali diselewengkan di tingkat lapangan. Pemerintah tidak memiliki pengawasan yang baik, sehingga sangat mudah untuk menyelewengkannya. “Saya tidak tahu lagi harus mengadukan ini ke mana,” ujarnya kembali.

Suara-suara keputusasaan ini ternyata banyak ditemui Sofyan Tan. Saat bertemu dengan warga Pulau Samosir, Kamis (18/10) banyak warga yang tidak tahu lagi harus melakukan apa untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Handipan Simbolon misalnya.

Menurutnya ia telah berusaha keras untuk menghidupkan usaha kecilnya berupa pembuatan ulos dan keripik namun sulit untuk memasarkannya. “Kita tak tahu bagaimana menjualnya karena wisatawan sangat sepi,” ujarnya di hadapan Sofyan Tan di Desa Sijambur Ronggurnihuta Samosir.

Hal senada diungkapkan Esbon Siringo-ringo. Ia mengatakan banyak warga Samosir yang bergerak di usaha kecil namun selalu terkendala dengan permodalan karena tidak memiliki perizinan. “Bank tidak mau kasih kredit kalau tidak ada badan hukumnya,” tandasnya. Padahal pariwisata yang diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga tidak juga kunjung membaik.

“Pemerintah Samosir sudah menetapkan Samosir sebagai kabupaten pariwisata, namun sampai saat ini tanda-tanda untuk ke sana tidak tampak,” katanya.

Di sisi lain tidak semua warga Samosir berkaitan langsung dengan kepariwisataan. Bahkan menurut Rumahorbo warga Garoga, hampir 98 persen penduduk Samosir adalah petani.

“Namun para petani sepertinya terpinggirkan, tidak diperhatikan,” kata Rumahorbo. Apalagi hutan di Samosir telah hancur sehingga menganggu kondisi pertanian yang sangat tergantung dengan hujan.

Mendengar suara-suara keputusaasaan ini Sofyan Tan selalu memberi semangat. “Secara geografis Samosir dan Indonesia sangat cantik pemandangannya, namun memang perlu kerja keras untuk menghidupkannya kembali,” kata Sofyan Tan.

Menurutnya tahun 1994, jumlah wisatawan asing yang datang ke Sumut mencapai 300 ribu orang namun ditahun 1998 hanya 68 ribu dan saat ini hanya 120-an orang. Hal ini disebabkan karena banyaknya isu yang tidak baik tentang Indonesia.

Karena itu, menurutnya dibutuhkan promosi yang baik untuk meyakinkan orang-orang asing tentang kondisi Sumut yang sangat kondusif. Namun yang paling penting adalah meningkatkan pendidikan masyarakat Indonesia. “Kalau kita pintar maka tidak mudah terpengaruh,” katanya. Apalagi dengan otonomi daerah seharusnya bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Rakyat bisa lebih mudah menginformasikan keluhan-keluhannya kepada pemerintah karena banyak kebijakan yang tidak lagi dipegang oleh pusat.

Diakuinya memang saat ini dari 2.500 km jalan yang ada di Sumut, 1000 km di antaranya rusak sehingga sangat wajar jika banyak orang yang malas mengunjungi Sumut. “Kita harus mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur ini,” tandasnya.

Sementara kerusakan hutan di Indonesia setiap tahun terus meningkat. Dari 3,2 juta hektar hutan yang ada kini tinggal 2 juta yang relafif baik. Hal ini tentu sangat menganggu lingkungan, sehingga tidak heran saat ini muncul pemanasan global (global warming). “Padahal kalau dijaga hutan kita, dunia mau membayar 5 dolar perhektar pertahun,” tandasnya.

Melihat kondisi Samosir yang semakin memprihatinkan ini Sofyan Tan mengajak warga untuk bersama-sama membangun dalam gerakan Samosir Bangkit.

“Tidak saatnya lagi kita terus mengeluh, mari kita bangkitkan pariwisata Samosir melalui program Samosir Bangkit,” ujarnya kembali. Sofyan Tan berencana akan menggalang potensi masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah untuk mendorong dunia kepariwisataan di Samosir.

“Kalau pariwisata bagus, maka para petani juga akan senang karena produksinya akan langsung diserap,” tandasnya.

Program Samosir Bangkit akan memadukan wisata, lingkungan hidup dan edukasi. Masyarakat diajak untuk berwisata ke Pulau Samosir sekaligus menanam pohon di lahan-lahan kritis. Sofyan yakin banyak orang yang ingin melihat keindahan Pulau Samosir sekaligus ingin memperbaiki lingkungannya.

“Kita berharap gerakan ini nantinya akan mendorong wisatawan lokal berkunjung ke Pulau Samosir,” kata Sofyan Tan. Karena itu, ia berharap masyarakat Samosir juga mau terlibat dalam gerakan ini khususnya dalam merawat dan menjaga pohon-pohon yang ditanam.

Menurutnya memang sulit bagi pemerintah daerah mengandalkan APBDnya yang kecil untuk memperbaiki dan membangun dunia kepariwisataan karena itu partisipasi dan pelibatan masyarakat sangat dibutuhkan.

“Masalahnya hanya tinggal soal kepercayaan. Mereka percaya nggak sumbangan dan partisipasinya itu tidak diselewengkan,” tandas Sofyan Tan.

Keputusan DPR Tolak Protap Dinilai Sangat Bijak

Masyarakat Sibolga dan Tapanuli tengah sangat menyambut baik dengan keluarnya keputusan DPR-RI yang menolak pembentukan Protap, dan menurut masyarakat keputusan yang diambil itu merupakan keputusan yang sangat bijak dari wakil rakyat.

“Kita sangat menyambut baik keputusan DPR-RI yang menolak pembentukan Protap, dan keputusan itu merupakan keputusan yang sangat bijak yang diambil oleh wakil rakyat di pusat. Sebab kalau Protap digolkan tentu diperdiksi akan terjadi perpecahan yang sangat luas di Provinsi Sumatera Utara ini,” kata tokoh pemuda Sibolga, Kusnan Effendi ST kepada Global Kamis (13/9) menanggapi seputar penolakan pembentukan Protap oleh DPR-RI.

Menurut Kusnan, dengan penolakan yang dibuat oleh DPR-RI maka dapat dipastikan pemerintah pusat sudah membaca situasi, di mana apabila wacana pembentukan Protap itu disahkan akan menimbulkan dampak perpecahan di masyarakat. Karena wacana pembentukan Protap sampai dengan saat ini tidak murni atas keinginan masyarakat yang ada di Sumatera Utara ini, namun hanya digulirkan oleh orang-orang yang serakah akan jabatan dan tidak menginginkan kekonsudifan Sumut yang hingga saat ini sangat terjaga.

“Kita patut acungkan jempol kepada DPR-RI yang sangat bijak dalam mengambil keputusan dan aspiratif,” kata Kusnan.

Hal senada juga dikatakan putra daerah asli Tapanuli Tengah Dedy Sutomo SAg yang saat ini menjabat sebagai Ketua Basi’ar (Badan Strategi Amanat Rakyat) Kota Sibolga, bahwa keputusan DPR-RI menolak pembentukan wacana Protap adalah merupakan buah pikir orang-orang intelektual yang ada di DPR-RI yang tidak menginginkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat Sumatera Utara.

“Kita menilai orang-orang yang menggelindingkan wacana pembentukan Protap hanya memikirkan jabatan, padahal pemerintah pusat sudah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk memajukan daerahnya dengan keluarnya otonomi daerah. Buat apalagi melakukan pemekaran provinsi, dan kita bisa lihat sendiri provinsi mana yang setelah dimekarkan bisa maju bahkan hanya mengharapkan DAU (Dana Alokasi Umum) saja, yang akhirnya akan membuka peluang korupsi baru,” kata Dedy.

Menurutnya, sebaiknya wacana pembentukan Protap setelah ini ditimbun habis dan oknum-oknum yang mengatasnamakan masyarakat guna memperoleh keserakahannya jangan lagi membodohi masyarakat, karena masyarakat saat ini sudah cerdas.

Tiga Persatuan Marga Dukung RE Siahaan Jadi Cagubsu

Setelah marga Manik dari Kabupaten Pakpak Bharat menyampaikan dukungannya, persatuan marga Tuan Simaremare Kota Pematangsiantar dan persatuan marga toga Purba Kota Tebingtinggi juga mendukung Ir RE Siahaan menjadi Gubsu.

Ketiga persatuan marga itu menyampaikan dukungannya terhadap Ir RE Siahaan menjadi Gubsu setelah melihat kinerja dan keberhasilannya memimpin Kota Pematangsiantar selama 2 tahun terakhir ini, dengan banyaknya perubahan Kota Pematangsiantar dari yang sebelum dipimpimnya.

Hal itu disampaikan pengurus persatuan marga Tuan Simare St Drs H Simaremare (Ketua I) St B Simaremare (Sekretaris I) dan S Silaban (Bendahara) dan Toga Purba, Heppy Purba SH, Rabu (13/9).

Persatuan Tuan Simare yang berangotakan 3.000 orang itu, mendukung penuh pencalonan Ir Robert Edison Siahaan yang saat ini menjabat Walikota Pematangsiantar untuk menjadi calon Gubernur Sumatera Utara pada Pilgubsu mendatang, sebagaimana diungkapkan St Drs H Simaremare setelah melihat dan merasakan perkembangan Kota Siantar.

Dukungan itu sangat beralasan, sebab sejak Ir Robert Edison Siahaan sebagai Walikota Siantar telah banyak perubahan pembangunan yang menyentuh kepentingan masyarakat, seperti pembangunan jalan tembus Sutomo-Jalan Pane, ringroad dari jalan Medan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba melalui Terminal Horas hingga Simpang Dua Kecamatan Siantar Marihat, yang direncanakan akan selesai pada tahun 2007 ini dan yang lainnya.

Selain figur lain yang telah banyak bermunculan sebagai Cagubsu akhir-akhir ini, Ir Robert Edison Siahaan adalah figur terbaik yang telah melekat kepada masyarakat. Itu telah telah tampak sejak menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan di Kabupaten Tapanuli Utara, setelah itu pindah ke Kabupaten Simalungun menjadi Kepada Dinas Pekebunan dan Kepala Dinas Pertanian, selanjutnya menjadi Walikota Pematangsiantar.

“RE Siahaan sangat dikenal masyarakat kecil, karena telah sering berhubungan langsung dengan warga, seperti petani,” kata Silaban.

Sementara itu, Punguan Toga Purba, Boru dohot Bere Kota Tebingtinggi juga menyampaikan dukungan terhadap Walikota Pematangsiantar Ir RE Siahaan menjadi calon Gubsu periode 2008-2013. Dukungan ini diberikan karena mengingat keberhasilan Ir RE Siahaan memimpin Kota Pematangsiantar.

Ketua Punguan Toga Purba Kota Tebingtinggi Heppy Purba SH mengatakan, marga Purba kota “Lemang” tersebut memberi dukungan kepada Ir RE Siahaan untuk maju menjadi Cagubsu, setelah menilai masyarakat Kota Siantar dan Simalungun telah memberikan dukungan kepada Ir RE Siahaan.

Menurut Heppy Purba, Ir RE Siahaan telah dapat dan mampu mengukir berbagai prestasi di Kota Siantar yang tidak dapat disebut satu persatu, namun yang terakhir yang sangat spektakuler adalah dengan diraihnya Piala Adipura 2 kali berturut-turut untuk Kota Pematangsiantar yakni pada tahun 2006 dan 2007.

Dari perhitungan angka yang ditetapkan, Kabupaten Simalungun lebih dulu ada dari Kota Pematangsiantar. Hanya saja ada perbedaan perhitungan tahun kesepakatan soal tanggal kelahiran. Peringatan hari jadi Kota Pematangsiantar dihitung mulai dari kelahiran Raja Siantar Sangnawaluh Damanik, 24 April 1871. Sementara hari jadi Kabupaten Simalungun, tahun kelahirannya bukan dihitung dari kelahiran seorang raja. Tetapi dihitung berdasarkan tanggal pembuatan Pustaha Laklak (pustaka kuno,red) yang ditemukan di Talang Tuo Palembang (Sumatera Selatan), yakni 11 April 1833.

Meski perhitungan dan tanggal penetapan tersebut masih saja berpeluang untuk dikritisi kembali. Merujuk fakta sejarah, cikal-bakal Simalungun diperkirakan sudah ada sejak zaman Kerajaan Nagur, sekitar tahun 500-an. Rajanya bermarga Damanik. Sementara marga-marga Simalungun lainnya, diperkirakan baru ada di wilayah ini setelah tahun 1367 pada zaman Kerajaan Purba Desa Nauwaluh (Batak Timur Raya).

Masuknya marga-marga lain ini jelas beragam versi sejarahnya. Namun salah satunya mengungkapkan adanya keterkaitan etnik Karo, Melayu dan Pakpak dalam perkembangan marga Simalungun. Khususnya sejak perkembangan Kerajaan Batak Timur Raya. Sedangkan marga-marga Toba, Mandailing baru masuk ke Simalungun sekitar tahun 1912 pada masa penjajahan Belanda. Terutama saat pembukaan persawahan Bah Kora I di Siantar Sawah sekarang. Simalungun sebelumnya terdiri dari beberapa wilayah kerajaan. Termasuk Kerajaan Siantar yang akhirnya menjadi ibukota Kabupaten Simalungun. Dalam perjalanan waktu, Kota Pematangsiantar akhirnya berdiri sendiri dan berkembang menjadi sebuah daerah otonom yang terpisah dari Kabupaten Simalungun. Perkembangan itu sarat dengan perjuangan-perjuangan serta pergumulan-pergumulan silih berganti, termasuk pada masa penjajahan Belanda, Jepang, zaman kemerdekaan, orde baru hingga era reformasi sekarang.

Tahun 1871 dianggap sebagai perhitungan tahun berdirinya Kota Siantar, hingga sekarang usianya sudah 136 tahun. Meskipun sebenarnya dari persfektif historis, tahun 1871 yang diabadikan menjadi tahun kelahiran Kota Siantar, masih tetap bisa dikritisi banyak orang. Meskipun Pemko dan DPRD Siantar telah sepakat membuat tahun kelahiran Sangnawaluh itu menjadi kelahiran Siantar. Hitungannya, saat dinobatkan menjadi Raja Siantar pada tahun 1888, usianya sudah mencapai 17 tahun.

Yang jadi soal, jika tahun itu yang jadi acuan, berarti zaman Kerajaan Marropat, di mana Siantar merupakan salah satu di dalamnya jadi tak ikut dihitung. Padahal Kerajaan Siantar sudah ada sebelum Raja Sangnawaluh dilahirkan. Karena pada tahun 1833 saja, saat pembentukan Kerajaan Marropat, Siantar sudah ikut di dalamnya. Meskipun Kerajaan Marropat (Nan Empat) sendiri ternyata tak bertahan lama, karena satu diantaranya yakni Kerajaan Silou kemudian pecah menjadi empat Kerajaan, yang terdiri dari Dolok Silou, Raya, Purba dan Silimakuta.

Hal ini mengakibatkan pada tahun 1904, di Simalungun telah ada 7 Kerajaan yang memiliki kedaulatan masing-masing. Berdirinya Kerajaan Marpitu boleh dikatakan merupakan kelanjutan dari Kerajaan Marropat sebelumnya. Saat zaman Kerajaan Marpitu berkuasa, Kolonial Belanda sudah semakin menancapkan kuku kekuasaannya di Simalungun, termasuk mempengaruhi Raja-raja Simalungun agar mau tunduk kepada Belanda. Tentu saja, kehendak Belanda ini mendapat perlawanan dari Raja-raja Simalungun.

Masing-masing Kerajaan Marpitu itu adalah, Kerajaan Dolok Silou, Kerajaan Silimakuta, Kerajaan Raya, Kerajaan Purba, Kerajaan Siantar, Kerajaan Panei dan Kerajaan Tanah Jawa. Setiap kerajaan ini melaksanakan tugas pemerintahannya dipimpin seorang Raja, dibantu Dewan Kerajaan yang disebut Harajaan, yaitu semacam kabinet yang terdiri dari pembesar negeri. Kepada mereka diberikan gelar bervariasi menurut kebiasaan masing-masing kerajaan.

Kerajaan Siantar sendiri waktu itu sudah dipengaruhi kekuasaan Belanda, hingga akhirnya menandatangani Perjanjian Pendek dengan Belanda (Korte Verkalring). Namun dari berbagai sumber sejarah Simalungun diketahui, Sangnawaluh bukanlah merupakan pendiri Kerajaan Siantar tetapi penerus tahta kerajaan. Karena Sangnawaluh sudah merupakan pewaris pendahulunya (ketujuh) yang menjadi Raja Siantar pada tahun 1888. Hal ini merujuk dari silsilah Kerajaan Siantar, diketahui Rajanya secara berturut-turut adalah Raja Naihorsik – Raja Hitam – Raja Nai Halang – Raja Namaringis – Raja Namartuah – Raja Mopir – Raja Sangnawaluh – Tuan Torialim (Tuan Marihat) dan Tuan Riahta Damanik (Tuan Sidamanik).

Kedua Raja Siantar terakhir inilah yang kemudian melakukan Perjanjian Pendek dengan Belanda tanggal 16 Oktober 1907. Seterusnya, Kerajaan Siantar dipangku oleh Tuan Riah Kadim (Tuan Waldemar) dan terakhir hingga meletusnya Revolusi Sosial di Simalungun 1946, Kerajaan Siantar dipimpin Tuan Sawadim Damanik. Sebenarnya dapat disebutkan, bahwa sejak adanya Perjanjian Pendek antara Raja-raja Simalungun dengan Belanda, berakhir pulalah kekuasaan Raja-raja di Simalungun sekitar tahun 1907. Karena sebelumnya Kerajaan Panei, Raya, Silimakuta, Purba, Tanah Jawa, Dolok Silou sudah lebih dulu menandatanganinya.

Adapun isi Perjanjian Pendek itu antara lain: Raja harus mematuhi semua perintah dan peraturan Gubernur General, Raja harus mengakui kerajaannya menjadi bagian kerajaan Hindia Belanda, Raja tidak boleh mengadakan hubungan dengan pihak asing, Raja tidak memiliki wilayah laut dan pantai, Struktur pemerintahan berlaku hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan peradaban Belanda serta segala sesuatu harus mendapatkan persetujuan Residen atau wakilnya.

Akibat dari perjanjian tersebut, makin lemahlah kedudukan Raja-raja Simalungun. Hal ini makin mempercepat arus penguasaan wilayah Simalungun oleh Belanda yang kemudian menjadikannya daerah perkebunan. Karena memang, kondisi geografis tanah Simalungun sangat memungkinkan untuk dijadikan lahan perkebunan.

Controleur Belanda yang sempat berkedudukan di Perdagangan pada tahun 1907 di pindahkan ke Pematangsiantar. Sejak itu Kota Pematangsiantar mulai berkembang menjadi daerah yang banyak dikunjungi pendatang baru. Apalagi, dibukanya jalan-jalan baru ke luar daerah Simalungun, makin membuat banyak orang berlomba-lomba hijrah ke daerah ini. Tahun-tahun berikutnya, para pemodal asing membuka lahan-lahan perkebunan di daerah-daerah sekitar Pematangsiantar.

Hampir bersamaan dengan pembukaan perkebunan tersebut, pembangunan irigasi juga semakin diintensifkan, sering dengan makin meningkatnya para petani yang datang dari daerah Tapanuli. Meskipun perpindahan itu sempat terkendala beberapa waktu akibat berjangkitnya penakit kolera yang menimbulkan banyak korban jiwa, bahkan menyebabkan sebagian ada yang kembali ke daerah Tapanuli.

Dibukanya jalan raya dari Balige ke Pematangsiantar pada athun 1915 memberi arti tersendiri bagi orang-orang yang akan memasuki Simalungun atau daerah lainnya di Sumatera Timur, sekaligus memberikan kemudahan bagi mereka yang akan pindah. Terbukanya hubungan lalu-lintas sampai ke Kota medan pada tahun-tahun berikutnya menyebabkan daerah Pematangsiantar menjadi kota transit bagi orang-orang yang melintas untuk mencari pekerjaan.

Akibatnya, Kota Pematangsiantar menjadi tempat berbagai suku bangsa, dan itu berkenaan dengan orang-orang Toba, Karo Mandailing, Jawa, Cina dan sebagainya. Berdasarkan Stadblad Belanda Nomor 285 tanggal 1 Juli 1917, Pematangsiantar kemudian berubah menjadi Gemeente yang punya kewenangan otonomi sendiri. Sejak 1 Januari 1939 berdasarkan Stad Blad Nomor 717 Kota Siantar berubah menjadi Gemeente yang punya Dewan Kota. Pada masa pendudukan Jepang berubah menjadi Siantar State dan menghapuskan Dewan Kota.

Kemudian setelah proklamasi kemerdekaan, berdasarkan UU Nomor 22/1948, status Gemeente dirubah menjadi ibukota Kabupaten Simalungun dan walikotanya dirangkap Bupati Simalungun hingga tahun 1957. Berdasarkan UU Nomor 1/1957 berubah menjadi Kotapraja penuh. Dengan keluarnya UU Nomor 18/1965 berubah menjadi Kotamadya dan berdasarkan UU Nomor 5/1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, resmi menjadi Kotamadya Pematangsiantar.

Sejak pasca kemerdekaan 1945 hingga sekarang, kota seluas 79,97 Km persegi yang sekarang terbagi dalam 7 kecamatan dan 43 kelurahan ini, telah 23 berganti Kepala Daerah. Masing-masing adalah: Tuan Maja Purba (1945), Muhammad Kasim (1946-1947), Forensius Lumbantobing (1950-1952), Tuan Maja Purba (1952-1956), HP Situmorang (menjabat saat Tuan Maja Purba di Ampera), Farel Pasaribu (1954-1956). Mereka ini merangkap sebagai Bupati Simalungun. Setelah pemisahan dari Kabupaten Simalungun, Walikota pertama adalah OKH Salamuddin (1956-1957), dilanjutkan Jamaluddin Tambunan (1957-1959), Rakoetta Sembiring (1960-1964), Abner Situmorang (1964), Pandak Tarigan (1965), Zainuddin Hasan (1965), Tarif Siregar (1965-1966), Drs Mulatua Pardede (1966-1968), Letkol Laurimba Saragih (1968-1974), Kolonel Sanggup Ketaren (1974-1979), Kolonel Drs MJT Sihotang (1979-1984), Drs Djabanten Damanik (1984-1989), Drs H Zulkifli Harahap (1989-1994), Drs Abu Hanifah (1994-1999) Ir Marsal Hutagalung (Pelaksana Walikota mulai Juni 1999-Januari 2000), Drs Makmur Saleh Pasaribu (Pelaksana Walikota Januari- Juni 2000) dan Drs Marim Purba/Ir Kurnia Rajasyah Saragih (2000-2005).

Namun Oktober 2004 Marim Purba diberhentikan sementara dan jabatannya dilaksanakan Wakil Walikota. Selama setahun diberhentikan, Marim sempat diangkat kembali namun tak berapa lama kemudian, Pebruari 2005 dinonaktifkan kembali. Ini tentu sejarah tersendiri bagi warga Siantar. Karena seorang Walikota 2 kali dinonaktifkan dalam 1 kali masa jabatan. Sekarang, Kota Siantar dipimpin Walikota/Wakil Walikota, Ir RE Siahaan/Drs. Imal Raya Harahap, hasil Pilkada langsung untuk periode (2005-2010). Selain itu telah terjadi 9 kali pergantian Pimpinan DPRD Siantar, yakni PH Marpaung (1957-1961), Zainuddin Hasan (1961-1967), Ratam Damanik (1967-1968), AY Purba (1968-1987), Suparmin (1977-1982), H Laurimba Saragih (1987-1992), H Mariaman Naibaho (1992-1997), Drs Dervin Simbolon (1997-1999) dan Bagian Sitopu (1999-2004) dan Lingga Napitupulu (2004-2009).

Medan (SIB)
Anggota DPD RI asal Sumut Parlindungan Purba SH menyatakan dirinya akan memperjuangkanusulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Raja Siantar Sang Naualuh Damanik atas jasanya menentang Kolonialisme Belanda di Tanah Simalungun. Keteguhannya menentang kekuasaan Belanda yang tanpa kompromi itu membuatnya dibuang ke Bengkalis Riau hingga wafat.
Kepahlawanan Raja Sang Naualuh ternyata tidak terhenti meski dirinya dibuang ke Bengkalis. Buktinya, Raja Sang Naualuh terus menyuarakan perlawanan kepada pengikutnya melalui surat-surat yang dikirimkan melalui orang-orangnya.
Bahkan lebih dari itu, kata Parlindungan Purba, semasa pembuangan di Bengkalis, Raja Sang Naualuh tetap berjuang meski tanpa perlawanan fisik dan senjata. “Ia terus menyuarakan perlawanan kepada pemerintahan kolonial Belanda dan kepada masyarakat Bengkalis ia memberikan pencerahan di bidang pendidikan, kesehatan dan penyebaran agama Islam. Banyak bukti dan kesaksian yang bisa kita tunjukkan dari kepahlawanan Raja Sang Naualuh,” kata Parlindungan Purba.
Sebagai putra Simalungun, Parlindungan mengaku dirinya terpanggil untuk mengusulkan pemberian Pahlawan Nasional kepada Raja Sang Naualuh dengan harapan semangat pantang menyerah dan patriotisme mempertahankan negara dari penjajahan bisa dikesinambungkan oleh generasi Simalungun mendatang. Dengan bukti perlawanan terhadap penentangan kolonial Belanda di Tanah Simalungun serta aktifitasnya semasa pengasingan di Bengkalis, membuktikan bahwa Raja Sang Naualuh telah berjuang di dua propinsi.
Pihak keluarga Raja Sang Naualuh, dikatakan, telah pernah berupaya membawa atau memindahkan makamnya dari Bengkalis ke Simalungun/Siantar. Namun tidak diperkenankan oleh masyarakat Bengkalis karena mereka juga merasa bahwa Raja Sang Naualuh adalah pahlawan bagi mereka.
Untuk itu, ia tengah mempersiapkan tim guna merumuskan perjuangan Raja Sang Naualuh dan menginventarisir kesejarahannya. Tentu dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, keturunannya dan para ahli sejarah.

Parlindungan berharap upaya memperjuangkan Pahlawan Nasional Raja Sang Naualuh juga didukung Pemkab Simalungun, Pemko Pematangsiantar, Gubsu dan khususnya Departemen Sosial RI. Pengusulan Pahlawan Nasional Raja Sang Naualuh sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 80-an, namun belum mendapatkan hasil.

KINI, kata “selatan” dalam Kabupaten Tapanuli Selatan tidak membuat kabupaten bentukan tahun 1950 ini menjadi yang paling selatan di Sumatera Utara. Sejak 23 November 1998, Kabupaten Tapanuli Selatan termekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu bagian selatan wilayahnya berdiri sendiri menjadi Kabupaten Mandailing Natal.

Dulu, kalau ada orang yang mengatakan bahwa dirinya adalah orang Tapanuli Selatan (Tapsel), sebenarnya orang itu mau berkata bahwa ia beretnis Mandailing. Ini untuk membedakan dengan istilah “orang Tapanuli Utara” yang konotasinya adalah orang beretnis Batak Toba.

Dengan pemekaran kabupaten yang ada, akhirnya domain asli orang Mandailing mayoritas berada di wilayah Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Istilah Tapanuli Selatan saat ini betul-betul lebih punya konotasi perkabupatenan, bukan peretnisan. Kabupaten Tapanuli Selatan ada, sebab ada Kabupaten Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah.

***
DI LUAR kenyataan bahwa alamnya indah, Kabupaten Tapanuli Selatan punya masalah besar dengan kondisi wilayahnya yang berada di daerah vulkanis aktif. Jalan Trans Sumatera (JTS) yang di Sumatera Utara terbagi tiga jalur, justru terputus di Tapanuli Selatan.

JTS di Sumatera Utara terbagi menjadi tiga jalur sejak Kota Padang Sidimpuan ibu kota Tapsel. Jalur Barat adalah berbelok ke kiri dari Padang Sidimpuan, melewati Kota Sibolga ibu kota Tapanuli Tengah, lalu menaiki jalan perbukitan menuju Kota Tarutung ibu kota Tapanuli Utara, dan seterusnya ke Utara sampai Kota Medan.

JTS jalur timur adalah dari Padang Sidimpuan berbelok ke kanan menuju Rantau Parapat, lalu menyusur ke utara sampai Kota Medan.

Sedangkan JTS jalur tengah atau jalur utama pada zaman Belanda adalah dari Padang Sidimpuan menanjak ke Sipirok lalu turun ke Tarutung. Jalur ini sangat indah karena melewati dataran tinggi yang dingin, punya pemandangan luas ke segala arah. Namun, justru di sinilah JTS terputus. Hanya kendaraan yang sangat tangguh yang bisa melewati jalur ini sejak sekitar sepuluh tahun lalu.

Tanah vulkanis di dekat Sipirok sangatlah labil. Jalan raya di sana sudah puluhan kali ambles sedalam beberapa meter. Setelah diuruk, beberapa waktu kemudian ambles lagi, dan seterusnya. Amblesnya tanah di daerah ini juga menghancurkan ratusan rumah penduduk.

Maka, salah satu masalah yang dihadapi Tapsel adalah masalah transportasi. Jalan alternatif selain jalur Padang Sidimpuan-Sipirok-Tarutung, saat ini sedang dirintis di dalam Kabupaten Tapsel ini.

DALAM masalah wisata, Tapsel punya beberapa danau dan gunung yang indah. Danau Tao di Kecamatan Sosopan, Danau Siais di Kecamatan Siais, dan Danau Marsabut di Kecamatan Sipirok masih menjadi tempat berlibur masyarakat setempat. Selain itu, Bukit Dolok Simago-mago pada tahun 1998 menjadi tempat para pengamat astronomi melihat gerhana matahari cincin yang saat itu melewati Sipirok.

Tapsel punya pesona wisata unik yaitu kompleks Candi Padang Lawas di Kecamatan Padang Bolak. Kompleks candi Hindu ini unik, sebab seakan “terlepas” dari candi-candi lain di Pulau Jawa. Di seluruh Pulau Sumatera, hanya ada tiga kompleks candi yaitu kompleks Padang Lawas di Tapsel ini, kompleks Candi Muara Takus di Riau, dan kompleks candi Muara Jambi di Jambi.

Candi-candi di Sumatera punya perbedaan khas dengan candi-candi di Jawa dalam hal bahan pembuatnya. Karena di Sumatera tidak tersedia cukup banyak batu gunung, maka semua candi di Sumatera yang sudah ditemukan terbuat dari bata merah. Ini pula sebabnya candi-candi di Sumatera lebih rapuh daripada candi-candi di Jawa sehingga kondisinya hampir rusak total saat ditemukan.

Bagi Tapsel, Candi Padang Lawas atau sering pula disebut Candi Portibi, adalah aset yang sangat berharga. Saat ini semua candi di kompleks padang Lawas sudah dipugar sehingga bentuknya nyaris utuh seperti perkiraan saat didirikan. Hanya sayangnya, belum ada literatur memadai yang bisa didapat turis kalau mengunjungi candi-candi indah itu.

Medan, Kompas – Situs arkeologis Si Pamutung di kawasan Padang Lawas, Tapanuli Selatan (sekitar 400 kilometer tenggara Medan), kembali diteliti Balai Arkeologi Medan. Penelitian itu merupakan kelanjutan temuan situs terdahulu berupa candi yang salah satunya dikenal dengan Candi Portibi di kawasan yang sama.

“Situs ini merupakan situs paling besar di antara situs sebelumnya yang ada di Padang Lawas. Situs ini masih berada di dalam satu kawasan di sepanjang aliran Sungai Barumun dan Batang Pane,” kata arkeolog Balai Arkeologi Medan Ketut Wiradnyana, Kamis (3/5) di Medan.

Menurut Ketut, penelitian tentang keberadaan situs Si Pamutung sebelumnya sudah dilakukan Balai Arkeologi (Balar) Medan pada pertengahan awal 1990. Penggalian dilakukan untuk mencari data terkait dengan perdagangan di masa lampau. “Dugaan saya, situs ini erat hubungannya dengan segitiga emas situs di Sumatera Utara yaitu Barus-Padang Lawas-Kota China,” tutur Ketut.

Untuk sementara, kata Ketut, benda arkeologis yang ditemukan di situs Si Pamutung di antaranya adalah pecahan keramik dan struktur bata tersusun di luar candi. “Hanya saja, barang-barang itu semuanya dari China. Sementara temuan di situs Barus dan Kota China memiliki keragaman benda arkeologis seperti dari Persia dan India,” tutur Ketut.

Barumun

Para arkeolog sering mengaitkan temuan situs di kawasan aliran Sungai Batang Pane dan Sungai Barumun dengan Kerajaan Pannai yang pernah ada pada tahun 1030. Hal itu didukung oleh temuan prasasti Tanjore yang ditulis dalam bahasa Tamil yang dibuat atas perintah Rajendra I. Diperkirakan, beberapa candi di kawasan Padang Lawas dibangun pada abad XI sampai XIV Masehi.

Situs Si Pamutung merupakan salah satu candi yang letaknya paling dekat dengan Sungai Barumun. Letak itu dinilai sebagai faktor penting dan sangat diperhitungkan sebagai jalur utama keluar masuk kawasan. Di situs itu, seperti yang diungkapkan Nengsih Susilowati, salah satu arkeolog Balar Medan, dalam Benteng Tanah, Bidangan, dan Penataan Ruang Kompleks Kepurbakalaan Si Pamutung, Padang Lawas, terdapat benteng dari tanah dengan bidangan-bidangan seperti kamar-kamar.

Secara administratif, Benteng Si Pamutung terletak di Dusun Siparau Lama, Desa Siparau, Kecamatan Barumun Tengah, Tapanuli Selatan. Rencananya, akhir Mei ini, peneliti Perancis bersama peneliti Balar Medan melakukan penggalian bersama di Situs Si Pamutung.

Di kawasan Padang Lawas, selain situs Si Pamutung terdapat situs Si Topayan, Aek Haruaya, Tanjung Bangun, Bara, dan Biaro Si Pulo. Seluruh situs ini ada di sepanjang daerah aliran Sungai Batang Pane. Sementara situs yang sama yang terdapat di sepanjang aliran Sungai Barumun, terdapat situs Biaro Bahal I, II, dan III.

Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Tenaga Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumut Misnah Shahilat mengatakan, ada rencana pemugaran situs Si Pamutung pada tahun ini. Hanya saja, pemugaran situs itu terbentur persoalan alokasi dana yang belum juga disetujui tim anggaran legislatif maupun eksekutif di Sumut.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional

Kondisi geografis di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan dialiri oleh sungai Barumun dan Pane beserta anak-anak sungainya yaitu Sungai Sirumambe, Sihapas, dan Sangkilon. Sungai Barumun berhulu di daerah Siraisan Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Tapanuli Selatan. Untuk menuju lokasi wisata budaya yang merupakan kawasan percandian Padang Lawas ini, dari Medan dapat ditempuh dengan jalan darat dan udara.

Jika melalui darat perjalanan sejauh 400 km ini dapat ditempuh sekitar 10 jam, melewati Prapat, Tarutung, Sipirok, Gunung Tua. Gunung Tua adalah ibukota kecamatan Padang Bolak dengan jumlah penduduk yang cukup padat. Karena letaknya di persimpangan jalan Pakanbaru Rantauprapat dan Pakanbaru-Padangsidimpuan, kota kecamatan ini cukup ramai dikunjungi oleh para pedagang dan sekaligus sebagai tempat persinggahan. Letaknya sekitar 60 km. dari arah kota Padangsidimpuan, ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan. Sedangkan jika melalui udara, jadwal penerbangan hanya dua kali seminggu menuju bandara Aek Godang. Wisata budaya yang cukup menarik di sepanjang hulu Sungai Barumun hingga ke daerah pertempuran Sungai Barumun-Pane adalah Makam Kramat Jiret Mertuah, Biaro Sisangkilon, Biaro Tandihat, Biaro Sipamutung dan Biaro Aek Tunjang.

Makam Kramat Jiret Mertuah (Situs Pageran Bira)

Situs Makam Kramat Jiret Mertuah oleh peneliti terdahulu disebut dengan nama Pageran Bira. Terletak di Desa Pageran Bira Jae, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Tapanuli Selatan.. Untuk menuju situs Pageran Bira, dari Gunung Tua ke arah Sibuhuan sejauh 72 km, kemudian ke kanan (barat) sejauh 18 km melewati 3 kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Barumun, Ulu Barumun dan Sosopan. Setelah sampai di Masjid Nurul Iman, desa Pagaran Bira Jae perjalanan dilanjutkan ke kiri
melewati jalan setapak sekitar 200 meter.

Situs Makam Kramat Jiret terletak di tengah kebun kopi pada sebidang tanah yang dibatasi dengan “pagar” dari batu kali. Pada jarak sekitar 150 meter ke arah barat laut terdapat sungai Sorimangampu yang mengalir dari barat daya ke timur laut.

Sungai Sorimangampu ini airnya sangat jernih dan tebingnya curam. Lingkungan situs yang berada pada ketinggian 240 dpl ini cukup sejuk..

Makam kuno dengan nisan kemuncak candi

Di situs ini terdapat dua buah makam kramat, penduduk setempat biasa menyebut makam “suami” dan makam “istri” yang terletak di teras paling atas.

Sedangkan dua teras yang lebih rendah berada di sebelah utara makam ini. Kedua tokoh yang dimakamkan merupakan penyebar agama Islam di daerah tersebut. Yang menarik pada situs ini adalah makam kuno yang dibangun di atas bekas candi. Batu-batu candi yang terdapat pada situs ini berupa batu andesit berbentuk umpak, yoni,kemuncak candi atau kemuncak pagar langkan.

Makam 1. Merupakan makam “suami” yang berada di atas tumpukan batu candi dan batu kali. Orientasi makam utara –selatan, dengan ukuran panjang 4,40 X 1 meter. Nisan pada makam ini berupa kemuncak candi, di bagian kepala berupa bagian dari stupa dengan dan bagian kaki berbentuk amalaka (waluh).

Pada makam ini terdapat umpak batu yang ditempatkan di sebelah timur Foto 3. Sungai Siraisan, tidak jauh dari Situs Pageran Bira laut, tenggara dan barat daya, dan batu candi di sebelah timur laut makam.

Makam 2. Merupakan makam “istri” dengan orientasi utara-selatan, berukuran 3,40 X 1,2 meter. Nisan di bagian kepala berbentuk kemuncak candi yang berada di atas lapik batu. Sedangkan nisan di bagian kaki berupa lempengan batu candi berbentuk persegi empat.

Biaro Si Sangkilon Biaro Si Sangkilon terletak di Desa Sangkilon, Kecamatan Barumun, Kabupaten Tapanuli Selatan. Jarak lokasi dengan ibukota kecamatan (Sibuhuan) sekitar 9 km. Runtuhan biaro Si Sangkilon berupa beberapa gundukan tanah yang terletak di tengah areal persawahan. Sekitar 20-30 meter menuju arah utara terbentang Sungai Sangkilon (Sungai Barumun di daerah hulu) yang mengalir ke arah barat – timur laut.

Pada areal kompleks yang dibatasi tembok keliling terdapat empat buah runtuhan bangunan, masing-masing sebuah bangunan induk dan tiga buah bangunan yang lebih kecil.

Kompleks biaro Si Sangkilon mempunyai tembok pagar keliling yang dibuat dari bata. Runtuhan gerbang pintu masuk halaman kompleks biaro yang masih tersisa terletak di sisi utara menghadap ke arah Sungai Sangkilon berukuran 1 X 2 meter dengan tinggi sekitar 0,6 meter.

Bangunan Biaro Induk sudah tidak utuh lagi, bagian bangunan yang masih tersisa adalah kaki dan tubuh, sedangkan bagian atapnya sudah hilang. Bagian kaki bangunan tertimbun runtuhan yang bercampur dengan tanah, berukuran 11 x 11 meter dan tinggi 3,1 meter. Tubuh bangunan yang masih tersisa hanya dua sisi, yaitu sisi utara dan sisi barat. Masing-masing sisi berukuran lebar 2 meter dan tinggi 2,6 meter.

Berdasarkan temuan sebuah lempengan prasasti emas berukuran 5 x 14 cm dalam bilik Biaro Induk Biaro Sangkilon diduga dibangun pada abad ke-14 Masehi. Prasasti ini sekarang disimpan di Museum Nasional dengan nomor inventaris 6146.

Di ujung tangga naik biaro induk terdapat sepasang hiasan makara yang keadaannya sudah rusak (bagian atas belalai sudah patah). Sebagian badannya terbenam di tanah. Hiasan yang terdapat pada makara berupa sulur-sulur daun. Di bagian mulut makara terdapat hiasan makhluk raksasa.

Di halaman kompleks biaro ini terdapat 3 gundukan yang mungkin merupakan runtuhan bangunan. Gundukan-gundukan ini terletak di sebelah barat, utara, dan barat laut Biaro Induk. Temuan lain yang terdapat di halaman biaro berupa 2 buah arca singa, fragmen bangunan, dan lapik. Seluruhnya dibuat dari batu andesit. Arca singa yang ditemukan bagian kepalanya sudah hilang.

Biaro Tandihat

Terletak di desa Tandihat, Kecamatan Barumun Tengah, Biaro Tandihat Kabupaten Tapanuli Selatan. Biaro Tandihat 1 merupakan sebuah bangunan bata yang masih berdiri tegak di tengah (agak ke barat) halaman percandian. Bangunan biaro yang sekarang masih berdiri berukuran 5 X 5 meter dengan tinggi lebih dari 5 meter dengan pintu masuk menghadap ke timur. Pada dinding bagian dalamterdapat lubang yang diduga untuk menempatkan arca berukuran kecil, ukuran lubang adalah 25 X 30 cm dan dalam 10 cm. Di halaman biaro di sekitar biaro ditemukan artefak lepas antara lain 6 buah lapik dan 2 buah alas kemuncak.

Selain Biaro Tandihat 1 masih terdapat Biaro Tandihat 2 dan 3 yang terletak tidak terlalu jauh. Berdasarkan temuan prasasti pada permukaan lempeng emas dari Tandihat 2 -yang menurut Stutterheim dihubungkan dengan upacara tantrik, biaro ini diduga berasal dari abad ke 13-14 Masehi.

Biaro Sipamutung

Biaro Sipamutung adalah Sungai Barumun dan Pane, di desa Siparau, Kecamatan Barumun Tengah
Kabupaten Tapanuli Selatan. Terdiri dari sebuah biaro induk dan 6 biaro perwara yang saat ini sudah dipugar.

Biaro induk menghadap ke timur dengan denah bujur sangkar berukuran 11 X 11 meter, tinggi 13 meter, yang terdiri dari bagian batur, kaki, badan, dan atap. Bagian bawahnya tersusun 16 buah stupa yang lebih kecil. Lima buah Biaro perwara dibuat rbiaro perwara yang terbuat dari batu andesit terletak di sebelah 11,6 meter, tinggi 2,1

Biaro Aek Tunjang berada di Dusun Aek Tunjang, Desa Binanga, (perwaranya?) didirikan rumah, dan pada wak dari bata dan sebuah dari batu andesit.

Biaro-biaro yang terbuat dari bata adalah Biaro perwara di sebelah timur candi induk berbentuk mandapa berdenah segi empat berukuran 10,25 X 9,9 meter, tinggi 1,15 meter. Dua buah Biaro perwara berada di selatan biaro induk keduanya berupa bagian kaki candi, dengan tangga naik di sebelah timur dan di atas candinya terdapat lapik dari bata berbentuk persegi 8.

Biaro perwara yang terdapat di tenggara biaro induk berbentuk mandapa setinggi wara Sipamutung 1 meter. Sedangkan Foto7 & 8.Biaro induk dan Salah satu candi pe utara biaro induk, berdenah segi empat berukuran 11,6 X meter, dengan satu tangga di masing-masing sisinya. Tampaknya bangunan ini
merupakan bagian kaki candi, dan terdapat profil sisi genta dan bingkai rata.

Biaro Aek Tunjang

Tapanuli Selatan. Biaro yang masih tersisa berada di belakang rumah penduduk dan sekarang hanya tinggal gundukan bata setinggi 3 meter, panjang 5 meter dan lebar 4 meter. Biaro Aek Tunjang hingga saat ini belum dibebaskan tanahnya oleh instansi yang berwenang, berada di tanah milik 4 orang warga yaitu Sultan Humala Hasibuan, Sultan Lumbang Alon Hasibuan dll.

Diduga melakukan oral seks dengan empat bocah yang masih duduk di sekolah dasar, disertir TNI-AD berpangkat Pratu, Jumat (4/5) sore, babak-belur diamuk massa di Jln. Suka Bakti STM. Tersangka HTS, 25 yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian dalam keadaan babak-belur kemudian diserahkan ke pos Polisi Kampung Baru. Namun karena lokasi kejadian di wilayah hukum Polsekta Deli Tua, pelaku diserahkan ke Polsekta Deli Tua.
Kasat Reskrim Poltabes Kompol Budi Haryanto ketika dikonfirmasi membenarkan peristiwa itu. “Karena pelakunya oknum TNI, tersangka kita serahkan ke Detasemen Polisi Militer,” jelasnya. Informasi di lokasi kejadian, terungkapnya kasusnya ini setelah dua orang korbannya MR, 8 dan MJ, 7, abang-beradik warga Jln. Suka Bakti STM mengadu kepada orangtuanya kalau kemaluan mereka telah ‘dikerjai’ oleh pelaku yang masih lajang beberapa hari lalu.

Kedua korban itu menceritakan kalau Selasa (1/5) pelaku menyuruh mereka untuk membeli rokok. Setelah itu diajak ke rumah kosong yang ada di sekitar kediaman mereka. Di rumah kosong ini, pelaku dengan berbagai bujuk rayu menyuruh korban membuka celananya, setelah itu pelaku melakukan oral seks.

Setelah puas, pelaku memberikan uang kepada setiap korbannya antara Rp600 sampai Rp1.000. Perbuatan seperti ini sudah sering dilakukan pelaku hingga ada empat korbannya yang masih bocah ini menjadi korban oral seks yang dilakukan oknum TNI ini.

Kedua korban MR dan MJ yang tidak tahan dengan perbuatan oknum TNI ini kemudian mengadu kepada orangtuanya. Mendengar penuturan kedua anaknya, orangtua korban tidak terima dan mencari pelaku yang tinggal di rumah temannya yang masih tetangga korban.

Waktu itu pelaku tidak ditemukan karena berada di luar kota. Namun Jumat sore, warga melihat pelaku datang ke rumah temannya tanpa pakaian dinas. Melihat itu warga langsung memanggil pelaku dan membabakbelurkannya. Dalam keadaan tidak berdaya, pelaku diserahkan ke Pos Polisi Kampung Baru.

Pelaku kepada wartawan mengaku, telah melakukan perbuatan oral seks terhadap empat bocah laki-laki. “Saya hanya memegang kemaluan korban di rumah kosong,” jelas HTS. Sementara pengakuan dua korban, pelaku melakukan oral seks di rumah kosong. “Setelah itu, pelaku memberikan imbalan uang Rp600 sampai Rp1.000,” jelas korban di Pos Polisi Kampung Baru.

Warga berharap kasus kejahatan seksual yang dilakukan oknum TNI-AD terhadap anak-anak di bawah umur diproses sampai ke pengadilan. “Kami minta oknum TNI ini diproses sampai ke Mahkamah Militer,” ujar tetangga korban yang merasa geram dengan tingkah laku pelaku.